Bappeda Gelar Rapat Jelang Pertemuan IDF
Ambon, cahayamaluku.com
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar rapat persiapan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Maluku, untuk mengikuti ajang Indonesia Development Forum
(IDF) tahun 2018 di Jakarta.
“Pertemuan ini dilakukan
dalam rangka mengumpulkan masukan-masukan dari kabupaten/kota, untuk
merampungkan materi yang akan disampaikan pada puncak acara IDF,” ujar Wakil
Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua, usai rapat yang berlangsung di ruang
rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/7/2018).
Menurut Wagub ajang IDF yang
digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas RI ini, sebagai upaya pemerintah
mengatasi disparitas di berbagai daerah di nusantara, pada 10 Juli mendatang. “Pemprov Maluku diberikan
kepercayaan untuk menyampaikan gagasan dalam menggerakan pembangunan
infrastruktur dalam peningkatan konektivitas wilayah di daerah ini,” ungkap
Wagub.
Oleh sebab pihaknya melalui
Bappeda Maluku, disebut Wagub, mengumpulkan seluruh Kepala Bappeda dan Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku untuk meyampaikan masukan, terkait
dengan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah.
“Kita harus mengumpulkan
materi dari seluruh kabupaten/kota untuk menyampaikan konsep pembangunan
infrastruktur di Maluku, dalam peningkatan konektivitas wilayah. Materinya
diperlukan dari semua kabupaten/kota, agar betul-betul materi yang disampaikan
menyeluruh, bukan hanya satu (1) kabupaten saja, tapi Maluku secara
keseluruhan,” paparnya.
Dia katakan, peningkatan
konektivitas antar wilayah di Maluku tidak hanya terfokus pada laut saja tetapi
termasuk darat dan udara. “Kalau Maluku kan terdiri dari laut, tetapi
peningkatan konektivitas tidak semata-mata laut saja. Darat dan udara juga kita
bahas yang kita masukan dalam Trans Maluku secara keseluruhan,” beber
Sahuburua.
Lebih lanjut Wagub katakan,
IDF merupakan ajang dalam rangka mengumpulkan semua masukan-masukan untuk
mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Hasil yang disampaikan pada pertemuan IDF, akan menjadi rekomendasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," ujarnya.
Upaya ini juga, kata
Sahuburua sejalan dengan program Nawacita oleh Pemerintah Pusat. “Bapak
Presiden punya program Nawacita adalah membangun dari daerah pinggiran. Yah,
jadi kita juga seperti itu, kita membuka keterisolasian wilayah dengan cara
peningkatan konektivitas antar wilayah termasuk Maluku Barat Daya, Maluku
Tenggara Barat, Kepulauan Aru juga termasuk di dalamnya program Trans Maluku,”
jelasnya.
Diakuinya, dari 13 program
Strategis Nasional, 3 diantaranya sudah ditetapkan dengan Keputusan Presiden
yakni, Blok Masela, Bendungan Waeapo termasuk
Trans Maluku. “ 3 program strategis ini yang sudah disetujui,”
tandasnya. Sementara itu, Kepala
Bappeda Provinsi Maluku, Anthonius Sihaloho mengatakan, rapat yang dilakukan
untuk meminta masukan dalam rangka penyempurnaan bahan paparan Gubernur.
“Ini merupakan pertemuan
internasional yang difasilitasi oleh Bappenas, yang mana output adalah untuk
memberikan masukan pada RPJMN 2019-2024 dan juga memberi masukan untuk RPJMD
2019-2024. Jadi kami, minta masukan, infrastruktur apa yang dibutuhkan di kabupaten
masing-masing dalam mengurangi kesenjangan wilayah di Maluku,” ungkap Sihaloho.
Selain itu yang dibahas
adalah, terkait peningkatan status jalan kabupaten maupun provinsi menjadi
jalan nasional. “Surat dari Kementerian PU tersebut ditujukan kepada Kepala
Bappeda, sehingga saya juga meminta masukan dari kabupaten/kota, setelah itu
barulah kita bahas dengan Dinas PU,” jelasnya.
Soal berapa kilometer jalan
provinsi atau jalan kabupaten/kota yang akan diusulkan untuk peningkatan status
menjadi jalan nasional, kata Sihaloho pihaknya masih meminta masukan. “ Ini
belum final. Nanti kalau sudah final baru kita sampaikan,”
paparnya.(CM-03)