Sosialisasi Rumah Subsidi, Bupati MBD Dorong ASN Sukseskan Program Nasional
CM, MBD
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Pemkab MBD) menyatakan dukungan penuh terhadap program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Program nasional ini merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dari ketimpangan sosial dan ekonomi.
Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, menyampaikan dukungan tersebut saat menghadiri Apel Bersama ASN Lingkup Pemkab MBD sekaligus sosialisasi Program Rumah Subsidi di Gedung Serbaguna Tiakur, Senin (22/09/2025).
Noach menyebut program rumah subsidi merupakan keinginan pemerintah agar rakyat miskin bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau.
“Pak Presiden ingin masyarakat yang belum memiliki rumah bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Apabila dengan harga yang terjangkau berarti bukan gratis, ada harga yang harus kita bayar,” ungkap Noach.
Ia menjelaskan, secara skema pembiayaannya melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan rincian luas tanah 60 m2 hingga 200 m2 dan luas bangunan 21 m2 hingga 36 m2.
“Apabila rumah tipe 21 m2 maka ukurannya 3x7 meter atau tipe 36 maka ukurannya 6x6 meter seperti pada umumnya rumah-rumah di perumahan yang dibangun para pengembang,” jelasnya.
Ia melanjutkan, rumah ini dibayar lunas seharga Rp. 185 juta maupun dapat dicicil selama 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun dengan harga antara Rp. 1,2 juta hingga Rp. 1,9 juta dengan suku bunga tetap sebesar 5% dan uang muka satu persen dengan kriteria penghasilan Rp. 8,5 juta hingga Rp. 11 juta per bulan.
Ia juga menandaskan jumlah 50 unit yang menjadi kuota bagi Pemda MBD sudah diperhitungkan dengan baik, mengingat pendapatan masyarakat umum terutama ASN yang sebagian besar juga sebagai kreditur di bank.
“Sebagian besar ASN kita yang sudah kredit di bank, selain itu sebagian besar juga sudah membeli tanah yang nantinya akan dibangun rumahnya secara mandiri. Karena kami lihat itu, maka kami kuatir jangan sampai tidak laku,” urainya.
Selain itu, terkait lahan yang dibutuhkan sekitar Kota Tiakur merupakan kawasan hutan produksi yang perlu dikeluarkan, karena membangun perumahan harus berada di sekitar Tiakur sehingga dapat laku terjual.
“Pemda akan membantu supaya kontraktornya beli, bangun dan jual, pemerintah tidak berdagang tapi bantu fasilitasi biar dapat tanah yang murah, tidak masuk wilayah hutan dan tidak menabrak aturan sehingga perumahan yang dibangun diperoleh dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Ia juga mempertimbangkan tahun anggaran pelaksanaan yang tersisa tiga bulan efektif dengan belum adanya lahan serta material bahan bangunan pendukung yang diperlukan dan harus dibeli dari luar MBD.
Ia berharap dengan penjelasan ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat, pengusaha maupun ASN untuk mengambil keputusan membeli unit rumah subsidi yang disiapkan pemerintah ditahun 2025 ini.
“Kira-kira seperti itu, jadi bagi ASN dan masyarakat umum di MBD silahkan mendaftarkan diri karena ada kuota 50 rumah yang akan dibangun di Tahun 2025 ini,” ajaknya.