Anggaran Inpres Irigasi Tembus Rp335 Miliar
CM, Ambon
Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku mendorong pemerintah kabupaten/kota di Maluku lebih proaktif mengusulkan program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.
Dorongan tersebut menyusul peningkatan alokasi anggaran program Inpres yang sebelumnya masih di bawah Rp100 miliar, kini melonjak menjadi sekitar Rp335 miliar pada tahun anggaran 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BWS Maluku, Ruslan Malik, mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja Komisi II dan III DPRD Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).
Ruslan menjelaskan, program Inpres Nomor 2 Tahun 2025 menjadi salah satu fokus BWS Maluku karena sejalan dengan arahan Presiden dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan air nasional.
Menurutnya, BWS Maluku telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong penyampaian usulan kegiatan yang dapat diakomodasi melalui program tersebut.
Namun, hasil koordinasi menunjukkan belum semua daerah bergerak aktif. Sebagian kabupaten/kota telah menyampaikan usulan, sementara daerah lainnya masih kurang proaktif, bahkan ada yang belum mengajukan program sama sekali.
“Kami beberapa kali mengundang dan membangun komunikasi, termasuk membuat grup WhatsApp antarkabupaten/kota, supaya informasi mengenai program ini bisa tersampaikan dengan baik,” jelas Ruslan.
Ia menegaskan, BWS Maluku berupaya memastikan seluruh kabupaten/kota di Maluku memperoleh kesempatan yang sama untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Bahkan, perhatian tersebut juga menjadi pesan Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Armort, agar tidak ada daerah di Maluku yang tertinggal atau tidak terwakili dalam pengusulan program Inpres.
“Kami mendapat pesan agar jangan sampai ada kabupaten/kota yang tidak terwakili atau tidak mengusulkan kegiatan melalui Inpres ini,” ujarnya.
Karena itu, Ruslan meminta dukungan pimpinan dan anggota DPRD Maluku untuk ikut menyosialisasikan program tersebut sekaligus mendorong pemerintah daerah masing-masing agar lebih aktif mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Menurutnya, peningkatan anggaran menjadi peluang besar yang harus dikawal bersama. Dengan demikian, alokasi program pada 2027, baik tahap pertama maupun tahap berikutnya, diharapkan kembali meningkat.
Lebih lanjut, Ruslan menjelaskan bahwa cakupan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya terbatas pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sawah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Program tersebut juga dapat menyasar jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk jaringan irigasi tersier dan irigasi air tanah.
Ia mencontohkan, intervensi program di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan sejumlah wilayah lainnya telah diarahkan untuk mendukung kegiatan pertanian, termasuk pengembangan tanaman palawija.
Bahkan, jenis kegiatan pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan air di masing-masing daerah, seperti pengembangan padi gogo dan bawang merah.
Ruslan menilai, pemahaman pemerintah daerah mengenai cakupan program ini perlu diperluas. Sebab, Inpres tersebut tidak semata-mata diperuntukkan bagi jaringan irigasi persawahan atau lahan yang ditanami padi.
“Kita jangan sampai memberikan pemahaman bahwa program ini hanya terkait irigasi sawah atau jaringan irigasi yang hanya ditanami tanaman padi. Ada potensi pengembangan komoditas lain yang juga perlu diperhatikan,” tegasnya.
Ia berharap sinergi BWS Maluku, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD dapat mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut sehingga memberikan dampak nyata bagi penguatan ketahanan pangan dan ketahanan air di Maluku.
Rapat kerja tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini menyebabkan sejumlah daerah belum mengajukan usulan.
Dengan begitu, peluang peningkatan anggaran dan pemerataan pembangunan infrastruktur sumber daya air di seluruh wilayah Maluku dapat dimanfaatkan secara maksimal.(CMR)