Pelantikan Kepala Ohoi AD Ngurwul Dipersoalkan, Bupati Malra Terancam Digugat ke PTUN
CM,LANGGUR_MALRA
Pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun, menuai polemik. Keputusan tersebut dipersoalkan pihak Derek Niklas Baljanan karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Desa atau Ohoi.
Melalui kuasa hukumnya, Petrus Hans Baljanan, pihak Derek bahkan mengancam akan menggugat keputusan pelantikan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila keberatan administratif yang telah diajukan tidak mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.
Petrus mengungkapkan, persoalan ini bermula ketika kliennya, Derek Niklas Baljanan, yang merupakan mantan Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif dan berasal dari garis lurus keturunan mata rumah parentah (marga pemegang hak perintah), telah mengajukan berkas pencalonan.
Berkas tersebut, kata Petrus, telah disetujui dan Derek bahkan telah menjalani pengukuhan pertama oleh Raja Maur.
Namun,ketika proses tinggal menunggu pelantikan oleh bupati, tiba-tiba muncul pengukuhan kedua atas nama Lutfi Baljanan yang juga dilakukan oleh Raja Maur.
Menurut Petrus, pengukuhan Lutfi didasarkan pada alasan adanya dugaan pelanggaran adat yang dilakukan Derek, terkait penarikan kembali lela, yakni meriam kecil kuno yang sebelumnya diserahkan kepada raja untuk kepentingan penyelesaian adat.
Pihak Raja Maur disebut beralasan bahwa pengukuhan Lutfi hanya berlaku untuk satu periode, sebelum jabatan tersebut nantinya dikembalikan kepada Derek.
“Permasalahan ini berawal saat klien kami, Derek Niklas Baljanan, yang juga mantan Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif dan berasal dari keturunan lurus, telah mengajukan berkas pencalonan. Berkas tersebut telah disetujui, bahkan sudah dilakukan pengukuhan pertama kali oleh Raja Maur,” ungkap Petrus kepada redaksi media ini.
Atas munculnya pengukuhan ganda tersebut,pihak Derek kemudian melayangkan sanggahan hukum kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara serta menyampaikan persoalan itu kepada Raja Maur.
Namun, hingga pelantikan Lutfi dilaksanakan, Pemkab Maluku Tenggara disebut tidak memberikan jawaban maupun tanggapan atas keberatan tersebut.
Bupati justru melanjutkan proses dengan melantik Lutfi sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan dari pihak kuasa hukum mengenai dasar hukum pengukuhan kedua yang kemudian menjadi landasan pelantikan tersebut.
“Pertanyaan kami, pengukuhan raja atas dasar pelanggaran adat dengan Perda Nomor 03 Tahun 2009, mana aturan yang lebih tinggi ? Apakah hukum adat bisa menabrak aturan hukum positif di atasnya ? Ini yang sangat janggal,” tegas Petrus.
Ia menilai, persoalan pelanggaran adat seharusnya diselesaikan melalui mekanisme adat tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku.
Menurutnya, bupati semestinya memanggil kedua belah pihak atau meminta Raja Maur mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan persoalan sebelum mengambil keputusan pelantikan.
Kekosongan Jabatan Lima Tahun
Selain mempersoalkan pengukuhan dan pelantikan kepala ohoi definitif, pihak Derek juga menyoroti kekosongan jabatan Kepala Ohoi AD Ngurwul yang berlangsung selama lima tahun pada periode pertama kepemimpinan Bupati Muhammad Thaher Hanubun.
Selama periode tersebut,roda pemerintahan ohoi disebut hanya dijalankan oleh Penjabat (Pj) Kepala Ohoi.
Petrus menilai, kondisi itu tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas waktu pengisian jabatan penjabat kepala desa atau ohoi.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang, menurut pihaknya, mengatur batas masa jabatan penjabat kepala desa paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya.
Sementara itu, aturan teknis di Kabupaten Maluku Tenggara disebut memberikan batas waktu enam bulan bagi Pj Kepala Ohoi untuk memfasilitasi dan mempersiapkan proses administrasi hingga ditetapkannya kepala ohoi definitif.
Siapkan Gugatan ke PTUN
Atas keputusan pelantikan tersebut, pihak Derek Niklas Baljanan telah melayangkan keberatan administratif kepada Pemkab Maluku Tenggara.
Petrus menegaskan, apabila keberatan tersebut tetap tidak mendapat respons dari bupati, pihaknya akan melanjutkan persoalan ini melalui jalur hukum formal dengan mengajukan gugatan ke PTUN.
Langkah hukum itu dimaksudkan untuk menguji keabsahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif.
Polemik ini pun menempatkan Pemkab Maluku Tenggara pada tuntutan untuk memberikan penjelasan dan penyelesaian secara transparan, agar persoalan kepemimpinan di Ohoi AD Ngurwul tidak terus berlarut dan menimbulkan ketidakpastian pemerintahan di tingkat ohoi.(CMela)